Saat ini, rakyat Indonesia kembali mendapatkan pil pahit dari pemerintah. Pasalnya kementerian keuangan dikabarkan akan memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako, sekolah dan beberapa sektor lainnya. Tarif pajaknya pun tidak tanggung-tanggung yakni sebesar duabelas persen. Naik dua persen dari tarif PPN sebelumnya yang hanya sepuluh persen.¹ 

Kabar penambahan objek PPN beserta kenaikannya tersebut dibarengi juga dengan wacana bahwa Indonesia akan memberlakukan tax amnesty jilid 2 untuk orang kaya.²

Sontak saja kabar tersebut mengiris hati kita selaku masyarakat kecil. Bagaimana tidak, orang-orang kaya di sana yang tidak pernah membayarkan pajaknya kepada negara diberikan pil manis berupa pengampunan pajak sedangkan kita justru malah diberikan pil pahit berupa penambahan pajak.

Kita tidak akan pernah bisa mengatakan tidak pada PPN ini jika sudah diberlakukan. Karena dengan atau tanpa kita sadari, kita sendiri akan membayarnya. Ketika kita membeli suatu barang seperti gawai misalnya yang selalu kita pakai setiap hari, sadar atau tidak sadar kita telah membelinya berikut dengan beban pajaknya.

Lantas perlukah kita bertanya “Adakah keadilan di Indonesia ini?”

Hmm mari kita berfikir.

…

Pajak ini memang instrumen yang sexy untuk dimainkan oleh pemerintah. Apalagi dengan begitu banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini seperti covid 19 yang tidak kunjung selesai³, utang negara yang menumpuk⁴ , BUMN yang terus merugi⁵⁶⁷  dan sederet permasalahan-permasalahan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mengejar pajak merupakan solusi dari permasalahan itu semua.

Karena permasalahan-permasalah tersebut memerlukan uang untuk mengatasinya dan memungut pajak merupakan cara paling gampang dilakukan oleh pemerintah. Terlebih APBN kita 85 persennya ditopang oleh pajak⁸ . Jadi, wajar saja pemerintah saat ini sangat ingin mengejar pendapan negara melalui pajak.

Lagipula apalagi yang musti diandalkan? Usaha-usaha negara yang kita sebut BUMN banyak yang mengalami masalah dan kita juga bukan negara pengemis yang mengharapkan dana-dana hibah⁹ .

Lalu kembali ke permasalahan awal. Kenapa pemerintah ingin memberikan tax amnesty kepada orang kaya sedangkan disisi lain membebankan pajak pada sembako yang dimana itu merupakan kebutuhan bagi kaum fakir miskin.

Pertanyaannya adalah KENAPA? Padahal itu sudah jelas tidak adil.

Hmm benarkah itu tidak adil?

Iya memang tidak adil. Sangat jelas sekali.

Tapi bukankah memang seharusnya begitu? Maksudnya selama ini dunia memang bekerja dengan seperti itu. Orang yang berkantong tebal akan selalu lebih dihargai dibandingkan dengan orang berkantung tipis. Benar kan? Jangankan pemerintah, kita sendiri terkadang melakukannya.

…

Baik lah pembaca sekalian, saya ingin membangunkan kalian semua kembali ke realitas yang ada. Bawasannya kita hidup dalam sebuah realitas yang logis bukan hidup pada realitas ideal yang penuh dengan mimpi.

Dunia bekerja dengan logikanya sendiri. Dan kita sebagai entitas-entitas yang ada didalamnya akan dipaksa untuk mengikuti logikanya.

Mari kita sedikit berandai-andai. Pembaca saat ini merupakan orang miskin yang hanya memiliki pekerjaan apa adanya dan dari pekerjaan tersebut pembaca memiliki penghasilan yang pas-pasan bahkan cenderung kurang. Lalu dikemudian hari pembaca menemukan ketidakadilan dan melakukan protes kepada pemerintah. Pembaca menuntut pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang dianggap lebih pro kepada pembaca (orang miskin).

Karena tidak digubris, pembacapun mengancam jika permintaannya tidak diikuti oleh pemerintah maka pembaca akan berhenti bekerja dan lari ke luar negeri. Dengan ancaman yang dikeluarkan oleh pembaca apakah pemerintah akan melirik? Saya pastikan tidak. Bahkan orang disekitar pembacapun tidak akan ada mempedulikan.

Kenapa? Karena pembaca orang miskin. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang akan memperebutkan orang miskin. Ada dan tidak adanya pembaca itu tidak akan berpengaruh terharap keberlangsungan kehidupan dalam suatu negara. Jadi, mau anda pergi kemana pun tidak akan ada yang menghalangi.

Tapi, coba seandaikan dibalik. Saat ini pembaca merupakan orang kaya raya yang memiliki banyak sekali investasi dan saham di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Kemudian pembaca menemukan ketidakadilan dari pemerintah. Pembaca protes dan ingin pemerintah melakukan perubahan. Pembaca mengancam jika pemerintah tidak mengikuti kehendaknya, maka pembaca akan menjual semua saham yang dipunya dan sekaligus menarik semua investasi yang ditanam di Indonesia, kemudian pindah ke negara tetangga.

Jika demikian, maka akan ada banyak sekali orang yang meminta pembaca untuk tidak melakukannya. Karena jika pembaca melakukan itu semua akan terjadi ketidakstabilan ekonomi. Bursa saham jatuh, ribuan buruh kehilangan pekerjaan dan negara akan kehilangan potensi pajak yang sangat besar.

Hal itu lah yang terjadi pada tax amnesty, penghapusan pajak dividen, penghapusan limbah batubara dari limbah B3, penghapusan UMR dan yang lainnya. Semua itu dilakukan tidak lain karena negara ingin banyak investasi yang masuk dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegahnya keluar.

Jika demikian apakah pemerintah mempunyai pilihan lain selain memanjakan orang kaya?