Sebagian besar orang sepakat kalau politik memang seni meraih dan menata kekuasaan melalui proses dialektika yang dimanis, kompleks, dan kadang sulit dipahami. Apalagi bagi awam seperti kita yang hanya mengenal politik saat gosip di warung kopi, di pos-pos ronda, atau mungkin nyadur dari pendapat para tokoh yang manggung di TV. Cukup dimaklum, tidak mengapa mengerti setengah-setengah. Walaupun tingkat pemahaman tidak komprehensif, setidaknya sedikit paham intisari dari semua adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan menata kelola pemerintahan dengan kebijakan seadil-adilnya.

Sebagai awam, isi kepala kita sangat sempit memahami konteks perpolitikan bangsa. tapi sebagai warga negara yang punya hak berpendapat, bolehlah kita menyampaikan perbincangan kita di warung kopi. Kalau melihat ke belakang, dalam perjalanan perpolitikan di Indonesia berbagai macam dinamika kerap terjadi. Mulai dari pertautan ide, gesekan ideologi, saling tarik ‘kiri’ dan ‘kanan’ yang berujung pada gesekan horizontal sesama masyarakat. Namanya juga politik, karena ia dinamis maka jangan heran kalau terjadi gesekan. Anggap saja sebagai proses pendewasaan menuju ke-ajegan perpolitikan dan demokrasi di negara yang amat kita cintai ini.

Sebagai sarana menyalurkan sikap politik, baru saja kita usai melaksanakan hajat politik pada Pemilu 2019 walaupun tahapan kepemiluan belum sepenuhnya rampung hingga dilantiknya pemimpin terpilih nanti secara sah. Sebagai warga negara yang baik, kita telah menyalurkan kedaulatan politik di bilik suara dengan akal sehat juga konstitusional. Memilih calon pemimpin secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber). Tugas kita selanjutnya mengawal MK yang masih sibuk menindak lanjuti soal sengketa hasil pemilu, menelaah laporan demi laporan sebagai dasar memutuskan suatu perkara yang adil dan objektif.

Perihal Pemilu memang selalu menarik untuk dibahas karena dalam praktiknya dari momentum ke momentun selalu ditemukan perilaku —sebut saja oknum politisi—yang mencederai nilai demokrasi kita. Misalnya money politik, ujaran kebencian, hoax, politisasi SARA hingga upaya pendelegitimasian hasil Pemilu yang membuat buram mata sebagian besar orang menilai politik. Namun demikian, itu semua diyakini tidak menyurutkan optimisme bahwa demokrasi kita makin dewasa. Bahkan dunia internasional dan negara-negara sahabat kagum dengan demokrasi yang berjalan di Indonesia, kata Moeldoko, saat menyampaikan kesan ketika hadiri Open Government Partnership (OGP) Global Summit di Georgia. Tapi klaim ini juga harus ditunjukan dengan partisipatif action dari semua pihak dalam mengawal proses demokrasi ini melalui politik education, civic education dimanapun ruangnya agar mata dan pikiran kita terbuka. Terlebih bagi elit politik, sebagai subjek utama dalam menentukan arah dan budaya politik di bangsa kita. Sebab menilai luas dan dalamnya lautan tidak cukup hanya melihat dipesisir pantai bukan?

Literasi atau provokasi?

Literasi tentu penting untuk membangun peradaban, tolak ukur keseriusan elit dalam membangun peradaban bangsa dilihat dari konsistensinya merawat dan mengembangkan khazanah literasi, tak terkecuali pada momentum politik. Kompetisi politik bukan ajang saling melemahkan tetapi adu gagasan objektif, menawarkan konsep paling rasional pada masyarakat juga mencerdaskan warga bangsa. Bukan menipu dengan jalan provokasi.

Sekarang kita bisa merasa lebih tenang, karena upaya ’gerakan people power’ yang tidak berdasar kemarin tidak sampai pada mimpi buruk yang selama ini kita hindari: perpecahan bangsa. Walaupun begitu tetap saja saat ini kita sedang berkabung, karena beberaoa anak bangsa telah menjadi korban atas ketidak tahuan mereka. Ketidaktahuan bahwa iman mereka sedang ditunggangi.

Saya jadi ingat perkataan Ibnu Rusyd, “jika ingin menguasai orang bodoh, bungkus yang batil dengan agama”. Perkara agama memang alat yang paling efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Orang tidak berpikir panjang jika urusannya sdah bela agama. Terlepas ibadahnya ‘belang betong’ (red: kadang dilaksanakan), kalau sudah urusannya bela agama pasti dia paling depan dan berteriak “Allahu akbar” paling kencang sambal berharap akan mati syahid.

‘Perang’ politik pada pemilu 2019 memang bikin payah juga resah. Payah menjaga stabilitas bangsa atas gesekan dikalangan bawah, resah dari ancaman pecah belah mengenai tameng agama. Nyatanya jualan agama tetap jadi primadona dalam memobilisasi massa hingga berjilid-jilid. Kalau agama sudah dijadikan tameng dalam perkara politik orang berbondong-bondong jatuh cinta, bukankah kalau sudah cinta siapapun rela mati-matian mengabdi tanpa bayaran? Salahnya saja dibela, apalagi benarnya. Untuk itu, kita perlu intropeksi dan evaluasi bersama supaya kedepan tidak terulang sedemikian proses politik yang merusak. Sebab demokrasi harus membahagiakan, bukan menakutkan.

Soal gerakan people power yang sempat muncul pada wacana politik pasca pemilu serentak 2019 ini bernada provokatif, bukan literatif. Pada umumnya, people power digunakan untuk meruntuhkan rezim yang berkuasa relatif terlalu lama, dianggap diktator, sewenang-wenang dan menyengsarakan rakyat. Sejarah memang mencatat serangkaian perlawanan disetiap fase kepemimpinan Indonesia yang berujung pada gerakan people power. Kata Yusril—Dia seorang ahli hukum—, terdapat beberapa kasus people power semisal yang terjadi di Filipina dalam meruntuhkan kekuasaan Presiden Ferdinand Marcos, dan people power dalam mendesakkan mundurnya presiden Soekarno (1966/1967), serta people power dalam mendesak untuk melengserkan presiden Soeharto (1998).

Marcos akhirnya meninggalkan Filipina menuju Guam, setelah gerakan massa yang terjadi berminggu-minggu lamanya di Metro Manila. Secara bertahap, presiden Soekarno juga dimundurkan dari kekuasaannya setelah insiden G-30 S. Soeharto pun akhirnya menyatakan berhenti sebagai presiden setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Terlepas dari berbagai spekulasi atas polariasasi geopolitik dunia, baik Soekarno maupun Soeharto nyatanya didesak untuk turun dari jabatannya melalui gerakan massa yang disebut sebagai people power.

Dari masa ke masa, carut marut perpolitikan bangsa ini seolah tak menemukan pangkal, transisi demokrasi cenderung berujung pada tindakan anarki. Lalu, bagaimana dengan Era Reformasi sekarang yang serba transparan dalam mengelola pemerintahannya? Semua orang bebas mengemukakan pendapat dan proses demokrasi kita pada Pemilu 2019 ini sepenuhnya terbuka. KPU menampilkan hasil penghitungannya mulai dari nol persen hingga 100 persen. Jadi, masih relevankah kita bicara people power saat ini? Jelas tidak.

Kita punya konstitusi sebagai landasan. Masyarakat seharusnya sudah cerdas menilai mana gerakan politik dan mana gerakan moral yang tanpa pretensi bicara soal kepentingan masyarakat banyak. Sekarang, saatnya kita kembali nikmati kopi, sambil berpikir dan ikhtiarkan masa depan yang cerah.