Saat ini komoditas pangan utama Indonesia adalah beras. Bahkan, seperti yang telah dilansir oleh Kompas.com konsumsi beras Indonesia sebanyak 139 kilogram per kapita per tahun. Jumlah konsumsi tersebut paling tinggi se-Asia Tenggara dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia dan Thailand, yang konsumsi berasnya hanya sebesar 65 kilogram sampai 70 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut adalah angka yang sangat rawan karena Indonesia sendiri sangat bergantung pada impor untuk mencukupi kebutuhan beras dalam negerinya. Bahkan pada tahun 2010 pun ketika Indonesia mengalami surplus beras, Indonesia tetap mengimpor beras dengan alasan untuk mengamankan persediaan. Ini yang kita sebut dengan ketergantungan.
Bagaikan sebuah candu, konsumsi beras masyarakat Indonesia kini yang paling tinggi diantara komoditas pangan lainnya, yakni 95 persen. Padahal, pada tahun 1950-an struktur konsumsi pangan kita masih berkisar pada angka 53 persen untuk beras. Sisanya masyarakat mengkonsumsi komoditas pangan lain seperti singkong, jagung, kentang, sagu dan ubi-ubian.
Angka konsumsi beras yang mencapai 95 persen tentu bukan lah sebuah angka yang tiba-tiba saja muncul. Hal tersebut muncul akibat dari pergeseran paradigma masyarakat akan pemenuhan karbohidratnya. Swasembada beras yang pernah dicapai pada tahun 1984 mengubah paradigma masyarakat menjadi beras minded. Sejak saat itu, perlahan tapi pasti konsumsi akan beras terus tumbuh hingga mencapai 95 persen pada saat ini. Entah disengaja atupun tidak, daerah-daerah di Indonesia yang dulunya mengandalkan pangan seperti jagung, singkong, atau ubi-ubian memang kini telah beralih pada beras. Ini adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat disanggah. Jika tidak percaya silahkan melawat ke Timur.
Dengan mengandalkan komoditas yang sangat tinggi hanya pada satu jenis pangan, Indonesia saat ini sangat rawan pangan. Bayangkan ketika sewaktu-waktu Dunia mengalami anomali cuaca sehingga mengakibatkan banyak negara yang gagal panen -termasuk Indonesia. Maka, bahaya kelaparan tentu sudah ada di depan mata.
FAO sendiri selaku Organisasi Pangan Dunia menghimbau agar setiap negara dapat memperkuat ketahan pangannya dan berhati-hati terhadap krisis pangan. Kerena, kedepan dunia diprediksi akan mengalami krisis air. Oleh sebab itu dengan mengandalkan beras sebagai komoditas pangan nasional apalagi dengan berbasiskan impor, ini sangat berisiko.
Untuk mencegah bahaya tersebut, kita perlu adanya penganekaragaman atau diversifikasi pangan dengan menumbuhkan kembali sumber-sumber pangan lokal. Sebuah pemeo yang beredar di masyarakat -yang entah dimulai oleh siapa- bahwa “belum makan kalau belum makan nasi” sudah sepatutnya kita tinggalkan. Karena anggapan tersebut dapat membawa kita pada “bom waktu” yang tidak dapat kita diprediksi kapan bom tersebut akan meledak.
Untuk itu pemerintah sendiri harus berperan serius pada sektor ini. Harus ada gebrakan baru yang lebih nyata, bukan hanya sebuah anjuran atau program-program pengarahan seperti anjuran konsumsi selain beras yang populer dengan istilah ”beras-jagung”, Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG), Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS), himbauan One Day No Rice atau Gerakan Nasional Sadar Gizi.
Mau bagaimanapun bentuk sosialisasinya masyarakat tidak akan pernah bergeming dengan program-program dalam kampanye seperti itu. Masyarakat tidak akan mau ribet dengan itung-itungan seperti jumlah asupan kalori yang baik, dan sebagainya.
Apa yang ada di depan mata maka itu yang akan dimakan oleh masyarakat. Oleh karena itu program pemerintah sekarang harus bisa rill menyediakan asupan karbohidrat non-beras yang murah, terjangkau dan menarik percis di depan mata mereka. Jika programnya pemerintah hanya sebatas kampanye, maka niscaya diversifikasi pangan Indonesia tidak akan pernah terwujud sampai kapanpun.
Indonesia ini kan sangat beragam, masa iya konsumsi makanannya harus homogen. Kalau seperti itu kan ke-Indonesiaannya jadi tidak kaffah.
Selain mendorong penyediaan karbohidrat non-beras yang murah, terjangkau dan menarik pemerintah pun harus bisa memonitoring arah perubahan tersebut agar jangan sampai masyarakat berpindah pada makanan non-beras yang berbasis impor. Seperti apa yang telah ditemukan oleh Jacinto F Fabiosa bahwa setiap peningkatan 1 persen pendapatan Penduduk Indonesia, maka konsumsi makanan berbasis terigu (gandum) meningkat 0,44-0,88 persen. Memang dengan seperti itu tingkat konsumsi masyarakat terhadap beras berkurang, akan tetapi, jika barang subtitusinya adalah gandum maka itu sama saja bohong. Karena gandum sendiri kita masih 100 persen impor. Ini sangat membahayakan.
Ini tentu saja tantangan yang nyata bagi pemerintah. Disamping harus bisa memunculkan kembali produk pangan lokal yang bekualitas, pemerintahpun harus bisa bersaing dari gencarnya promosi produk-produk berbahan gandum seperti mie instan, roti hingga kue nastar.
